Rendahnya harga minyak dunia menjadi salah
satu tantangan dalam mewujudkan APBN ideal. Menteri Keuangan Bambang PS
Brodjonegoro menjelaskan, kendati pemerintah Joko Widodo telah melakukan
reformasi subsidi energi, namun harga minyak yang turun berpengaruh
signifikan terhadap ruang fiskal.
“Betul subsidi sudah ada
reformasi, sudah tidak membebani anggaran. Tetapi harga minyak masih
rendah, selain akan berpengaruh terhadap bagi hasil ke daerah, itu akan
terasa juga di pusat. Tahun 2015 ini saja kita kehilangan Rp 150 triliun
dari penurunan harga minyak dan juga produksi,” kata Bambang, Jakarta,
Rabu (29/4/2015).
Secara umum Bambang menaksir, harga minyak
belum beranjak naik pada tahun 2016 mendatang. Dengan rendahnya harga
minyak tersebut, Bambang memastikan penerimaan negara menjadi terbatas,
demikian pula dengan ruang fiskal.
Bambang mengatakan, selain dari penurunan harga minyak, tantangan menuju APBN ideal adalah adanya mandatory spending,
di antaranya adalah anggaran pendidikan (20 persen), anggaran kesehatan
(5 persen), transfer ke daerah (26,5 persen dari penerimaan netto),
serta pembayaran bunga utang.
“Beberapa subsidi yang masih ada,
seperti subsidi listrik, pupuk, raskin, LPG 3 kg, itu harus dilakukan.
Terus yang baru kita luncurkan dana desa 10 persen dari dana
perimbangan. Itu adalah mandatory spending yang sudah harus ada dalam
APBN,” ucap Bambang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar